Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan hilirisasi perikanan sebagai kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi biru di daerah tersebut.
Penegasan itu disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Terpumpun bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Sherly, potensi kelautan Maluku Utara yang besar belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan nelayan. Karena itu, hilirisasi dinilai penting agar hasil laut memiliki nilai tambah ekonomi.
“Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat,” tegasnya.
Ia memaparkan empat pilar utama transformasi sektor perikanan. Pertama, modernisasi armada nelayan dengan fokus pada kapal berkapasitas 5–20 GT agar nelayan dapat mengakses BBM subsidi sekaligus menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.
Kedua, revitalisasi rantai dingin melalui penguatan cold storage dan pabrik es di sejumlah wilayah strategis, seperti Dufa-Dufa di Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
Ketiga, penguatan hilirisasi melalui kehadiran industri pengolahan dan offtaker, sehingga harga ikan tetap stabil saat produksi melimpah.
Keempat, mendorong investasi sehat dengan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan melalui skema bagi hasil yang adil bagi semua pihak.
Dalam forum tersebut, pakar kelautan Rokhmin Dahuri turut memaparkan potensi besar sektor kelautan Maluku Utara yang ia sebut sebagai “tambang protein”.
Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) serta penerapan prinsip Maximum Sustainable Yield (MSY).
Ia juga menyoroti peluang pengembangan budidaya udang vaname seluas 10.000 hektare yang berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp45 triliun, atau tiga kali lipat dari total APBD Maluku Utara saat ini.
Diskusi juga diwarnai masukan dari kalangan akademisi. M. Irfan Koda mendorong pengembangan komoditas cepat tumbuh seperti rumput laut dan ikan nila.
Sementara itu, Djanib Ahmad menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam kebijakan perikanan, termasuk memahami karakteristik nelayan agar program pemerintah tepat sasaran.
Selain itu, isu stunting di wilayah pesisir juga menjadi perhatian, dengan solusi pemenuhan gizi melalui konsumsi protein ikan lokal.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyatakan kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti visi gubernur dalam mendorong transisi dari sektor pertambangan menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.
“Indikator kesuksesan kita adalah ketika anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil kerja keras orang tua mereka di laut,” pungkasnya.
