Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dengan membawa langsung berbagai persoalan daerah ke tingkat pusat.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja di Maluku Utara, Rabu, 22 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sherly secara rinci memaparkan kondisi riil infrastruktur, mulai dari kerusakan jalan hingga keterbatasan sarana transportasi laut yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Komisi V DPR RI merupakan upaya strategis agar kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran nasional.
“Semua sudah kami sampaikan secara lisan maupun tertulis. Harapannya bisa segera diimplementasikan pada 2026, 2027, dan seterusnya,” ujar Sherly.
Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan di wilayah terpencil. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Selain itu, Sherly juga menyoroti pentingnya konektivitas laut sebagai tulang punggung perekonomian daerah kepulauan. Ia menyebutkan masih banyak infrastruktur pelabuhan dan layanan transportasi laut yang perlu ditingkatkan agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lebih lancar.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, meninjau sejumlah titik strategis, seperti proyek Sabo Dam, kawasan terdampak bencana di Kelurahan Rua, serta hunian tetap (huntap) bagi warga.
Mereka juga memastikan progres pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate telah rampung dan siap diserahterimakan.
“Masih ada beberapa proyek yang akan masuk tahap tender di 2026, dan kami berharap ada tambahan program pada 2027 maupun perubahan anggaran 2026,” tambah Sherly.
Sementara itu. Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri memberikan apresiasi atas langkah proaktif Gubernur dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Ia menilai komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pembangunan di Maluku Utara.
“Ibu Gubernur sangat aktif dan memiliki komitmen kuat. Kami siap mengawal agar dukungan dari kementerian terkait bisa lebih optimal,” ujarnya.
Ke depan, kata dia, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
