Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus bergerak memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga. Kegiatan tersebut berlangsung di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis, 23 April 2025.
Dalam pertemuan itu, Samsuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mencegah dampak kelangkaan BBM dan kenaikan harga LPG terhadap ekonomi masyarakat kecil.
Ia menyampaikan pesan Gubernur Maluku Utara kepada Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, terkait pentingnya perlindungan bagi masyarakat lapisan bawah. Salah satu perhatian utama adalah perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen.
“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Pelaku usaha seperti penjual roti, warung makan, dan UMKM sangat bergantung pada LPG. Jika energi naik, harga pangan juga akan ikut naik,” ujar Samsuddin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan agar nelayan lebih mudah memperoleh solar.
Ketua Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menegaskan, selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari dinas terkait.
“Yang terpenting adalah hak masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat guna mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana penambahan kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun.
Executive GM Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga, Awan Rahajo, menambahkan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara saat ini dalam kondisi aman. Stok LPG tercatat mampu bertahan lebih dari 60 hari.
Selain itu, pasokan Pertalite dan Biosolar juga tetap terjaga melalui distribusi kapal secara rutin ke empat terminal BBM di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.
Pemerintah juga terus mendorong program SPBU Satu Harga. Hingga 2029, direncanakan penambahan lima titik baru guna menekan disparitas harga energi di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maluku Utara, baik di pulau terluar maupun di perkotaan, merasakan kehadiran pemerintah melalui energi yang terjangkau,” pungkasnya.
