Halmaheranesia – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang diketuai Ahmad Heryawan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara pada Senin, 27 April 2026, bertempat di Royal Resto.
Kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari dampak pembangunan hingga isu sosial.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting kepada BAM DPR RI.
Pertama, terkait urgensi undang-undang kepulauan. Menurut Sarbin, sekitar 10 provinsi kepulauan telah menyuarakan pentingnya regulasi tersebut. Ia menegaskan, Maluku Utara memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan, sehingga membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat.
Selain itu, Sarbin juga menyoroti status Ibu Kota Sofifi yang hingga kini masih berstatus kelurahan. Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan pembangunan Sofifi, termasuk penguatan ekosistem konektivitas dengan kabupaten terdekat.
“Kami berharap adanya keberpihakan pemerintah pusat maupun DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan di Sofifi,” ujarnya.
Sarbin turut mengangkat kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai kondisi ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah.
Karena itu, ia berharap tidak ada pengurangan atau pembatasan tenaga kerja, apalagi sampai dirumahkan.
Selain itu, ia juga menyoroti kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini juga perlu dipikirkan oleh kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai keluhan dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, terutama terkait belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini menjadi aspirasi yang akan diperjuangkan. Insyaallah akan kami tindak lanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI,” ujarnya.
Ia juga menambahkan isu tanggung jawab lingkungan melalui program CSR perusahaan, khususnya di wilayah pertambangan, menjadi perhatian penting.
“Ini tentu akan diperjuangkan melalui forum CSR yang harus dikerjakan secara bersama,” tandasnya.
