Halmaheranesia – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela, Jumat, 8 Mei 2026.
Pertemuan tersebut mengusung tema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idul Adha Serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah”.
Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekda Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili.
HLM tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta seluruh OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga inflasi Maluku Utara tetap berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah daerah juga didorong melakukan transformasi dari ketergantungan pasokan luar menuju kemandirian pangan lokal.
“Langkah strategis yang dipacu meliputi pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur tahun 2026, hingga perluasan kapasitas cold storage dan penyaluran KUR nelayan,” ujar Sherly.
Selain itu, kata dia, Pemprov Malut juga akan memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, serta mempercepat digitalisasi pasar tradisional melalui penuntasan wilayah blank spot jaringan telekomunikasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa inflasi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80 persen secara month to month (mtm), meningkat dibanding Maret 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,54 persen.
Menurutnya, inflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 0,94 persen (mtm), yang dipengaruhi kenaikan harga avtur pada kelompok transportasi serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Handi menjelaskan, periode Idul Adha menjadi fase yang perlu diantisipasi karena sejumlah komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara berpotensi memicu inflasi akibat lonjakan permintaan saat musim haji dan wisuda.
Dalam HLM tersebut, TPID Maluku Utara juga mencanangkan program unggulan bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”.
Ia mengatakan, program itu difokuskan pada intervensi dari sisi hulu hingga hilir untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat.
Dari sisi hulu, program dilakukan melalui gerakan tanam “Rindang Berseri” atau tanam rica dan kangkung di pekarangan, modernisasi sarana pertanian dan perikanan, serta penerapan digital farming dan digital fishery bagi petani dan nelayan.
Sementara di sisi hilir, intervensi dilakukan melalui pengoperasian Kios Sigap Pangan, penguatan peran BUMD sebagai off-taker hasil produksi masyarakat, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
Handi mengaku, selain pengendalian inflasi, TP2DD Maluku Utara juga mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Beberapa langkah yang disepakati antara lain pemetaan wilayah blank spot, penguatan jaringan telekomunikasi di pasar tradisional, percepatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta perluasan pembayaran digital melalui QRIS dan e-commerce pada sektor pajak dan retribusi daerah.
“TP2DD juga akan mendorong implementasi QRIS Tap pada sektor transportasi umum, pariwisata, dan pusat keramaian, serta memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat dan wajib pajak di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara,” pungkasnya.
