Halmaheranesia — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Atas keberhasilan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga memperoleh dana insentif fiskal senilai Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, pada acara Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pada tahun ini Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah. Dana tersebut diberikan sebagai penghargaan kepada kepala daerah berprestasi berdasarkan pembagian enam wilayah regional guna menjaga keadilan kompetisi antardaerah.
Ia menjelaskan, dana insentif fiskal tersebut ditransfer ke APBD untuk mendukung program kerja di daerah, termasuk pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Mulai Juli nanti, kami bersama BPS juga akan meluncurkan indeks peringkat untuk seluruh provinsi, kota, dan kabupaten agar memacu daerah yang belum beruntung untuk terus bekerja keras membenahi data pengangguran, kemiskinan, dan inflasi mereka,” kata Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menyampaikan apresiasi atas capaian dan persaingan positif yang ditunjukkan para kepala daerah di wilayah regional tersebut.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang. Mudah-mudahan penghargaan yang didapat ini membawa kebaikan bagi daerah masing-masing,” ujarnya.
Usai menerima penghargaan, Ahmad Laiman mengatakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersyukur atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat terhadap berbagai kebijakan pro-rakyat yang dijalankan, khususnya dalam menekan angka pengangguran.
“Kota Tidore mendapat apresiasi dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota dan diberi dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri untuk melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Tidore,” ungkap Ahmad.
Ia menambahkan, ke depan Pemerintah Daerah akan terus menghadirkan kebijakan yang lebih menyentuh masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tengah warga.
“Hal itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah menurunkan tingkat pengangguran secara terencana dan berkelanjutan. Penilaian mencakup kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, serta pencapaian nyata berdasarkan data kuantitatif dari BPS,” pungkasnya.
