Halmaheranesia – DPRD Kota Ternate mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk mencegah terjadinya kelangkaan.
Langkah itu diambil setelah pemerintah pusat secara resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, yang dinilai dapat memicu peningkatan konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite sehingga ketersediaannya berpotensi menjadi sangat terbatas.
Wakil Ketua I DPRD Ternate, Amin Subuh, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, Disperindag Ternate, serta sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ternate, Senin, 15 Juni 2026, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertamax akan memengaruhi sebagian konsumen yang diperkirakan beralih menggunakan BBM jenis Pertalite.
“Jika ketersediaan stok Pertalite terbatas dan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen atau masyarakat, maka akan memicu kelangkaan,” ucap Amin.
Amin mengatakan bahwa Disperindag Ternate bersama Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) seharusnya membentuk Satgas di bawah kendali Pemkot Ternate.
Selain Disperindag, Satpol PP juga perlu dilibatkan dalam upaya tersebut. Kemudian, Pemkot harus membentuk payung hukum untuk memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.
“Memang kita harus kembali ke Pemkot, dalam hal ini Wali Kota Ternate, untuk membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus terkait pengendalian dan pengawasan,” katanya.
Amin menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap praktik penimbunan BBM di tengah kenaikan harga Pertamax serta meningkatnya konsumsi Pertalite.
Ia menegaskan, dalam rapat tersebut mereka juga merekomendasikan adanya langkah pengawasan yang didasari payung hukum untuk menindak pelaku yang sengaja melakukan penimbunan.
“Yang disampaikan oleh pihak Pertamina tadi, bahwa kemungkinan praktik penimbunan BBM itu bisa saja terjadi. Kalau pengawasannya lemah, maka itu menjadi catatan serius,” tegasnya.
Selain itu, kata Amin, dalam rapat tersebut pihak Pertamina Patra Niaga juga meminta DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Ternate agar segera mengajukan penambahan kuota BBM subsidi secara resmi kepada Pertamina.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui berapa tambahan kuota Pertalite yang layak memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pihak Pertamina disebut telah berjanji segera menyampaikan estimasi tambahan kuota BBM subsidi yang dapat dialokasikan untuk Kota Ternate.
Karena itu, dalam rapat tersebut DPRD akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Ternate terkait pengendalian dan pengawasan agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Ketua DPRD Ternate. Setelah itu hasil rapat akan dikaji, kemudian akan muncul rekomendasi untuk Pemkot Ternate,” pungkasnya.
