Halmaheranesia – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Barisan Rakyat Menggugat (KOBAR) dan Unkhair Bergerak menggelar aksi demonstrasi di Kota Ternate, Maluku Utara, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Pantauan halmaheranesia di lapangan, massa KOBAR menggelar aksi di halaman Kantor Wali Kota Ternate dengan pengawalan aparat keamanan. Sementara itu, massa Unkhair Bergerak melakukan aksi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara.
Secara bergantian, massa aksi menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan ekonomi, politik, dan keamanan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Maluku Utara.
Mereka juga mengangkat sejumlah isu lokal, seperti reklamasi, penataan pasar, tunjangan guru dan dosen, pembayaran gaji PPPK, serta berbagai persoalan kerakyatan lainnya.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah tingginya harga BBM yang dinilai memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
Fajar, salah satu orator, dalam orasinya menegaskan bahwa harga BBM saat ini semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh meningkatnya biaya hidup.
“Kami mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM karena dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan,” ujar Fajar.
Menurut dia, kebijakan penurunan harga BBM lebih mendesak dibandingkan sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengevaluasi dan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Sementara itu, Mustadin, perwakilan Unkhair Bergerak, menjelaskan bahwa pada sektor politik dan keamanan, massa mendesak pemerintah bersama DPR untuk mencabut Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusi kepolisian tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
Menurutnya, reformasi sektor keamanan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil.
Ia juga menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil. Seruan “Kembalikan TNI ke Barak” beberapa kali menggema selama aksi berlangsung.
“TNI seharusnya lebih fokus menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan sipil,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kami minta ada tindakan serius dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi negara saat ini agar tidak menjadi beban bagi rakyat,” pungkasnya.
