Halmaheranesia – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Maluku Utara di Ballroom Sahid Bela Hotel, Kota Ternate, Kamis, 18 Juni 2026 malam.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Maluku Utara dicanangkan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta jajaran bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tifa.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menekankan bahwa kesuksesan Sensus Ekonomi ini sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi saat pendataan nanti.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Tidore ini juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan di Kota Tidore untuk mengawal penuh jalannya proses Sensus Ekonomi tersebut.
“Para camat, lurah, dan kepala desa beserta perangkat dan jajarannya wajib bersinergi dengan petugas lapangan untuk memberikan kemudahan akses serta mendukung kecepatan kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat,” kata Muhammad Sinen.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus menjalin kerja sama dengan menjaga komunikasi dan koordinasi yang intens bersama BPS Kota Tidore Kepulauan guna memastikan data wilayah Kota Tidore selalu valid dan bebas dari kendala administrasi.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan urgensi besar di balik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Maluku Utara yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.
Amalia menjelaskan, struktur ekonomi di Maluku Utara sedang mengalami transisi atau pergeseran yang signifikan. Dahulu, perekonomian didominasi sektor pertanian dan rempah-rempah. Kini, struktur tersebut bergeser menuju dominasi industri pengolahan nikel, di samping potensi besar sektor pariwisata dan perikanan yang terus berkembang.
“SE2026 dirancang khusus untuk memotret perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat modern, termasuk lonjakan transaksi digital dan daring yang selama ini belum terekam secara mendalam,” kata Amalia.
Melalui kolaborasi erat bersama pemerintah daerah, kata dia, pendataan lengkap ini ditargetkan mampu menghasilkan basis data yang akurat sebagai kompas pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menuturkan, partisipasi aktif dan keterbukaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan peta ekonomi nasional yang mutakhir.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi penegasan bahwa data yang valid bukan sekadar angka, melainkan modal utama bagi Provinsi Maluku Utara untuk mempertahankan dan mengarahkan momentum pertumbuhan ekonominya ke arah yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
