Halmaheranesia – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate pada Kamis, 16 Juli 2026 menerima kunjungan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia (Wamenkop-RI) dalam rangka berkoordinasi terkait perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Maluku Utara.
Wamenkop RI, Farida Farichah, mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan upaya silaturahmi dan koordinasi. Dalam kesempatan itu, banyak masukan baik yang bakal dikoordinasikan kembali ke kementerian.
Farida menyatakan, pihaknya menyampaikan kepada Pemkot Ternate terkait perintah presiden untuk menjadikan KDKMP sebagai distributor barang subsidi negara.
“Terutama Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak kita, gas elpiji, pupuk, yang kemudian itu akan dikoordinasikan di Kementerian Koperasi,” ucap Farida.
Ia menegaskan, bahwa hal itu bakal menjadi modal besar bagi KDKMP untuk kemudian mengembangkan bisnisnya. Menurutnya, progres pembangunannya per hari ini sudah hampir 16.000 yang selesai 100 persen.
Ia menambahkan, total KDKMP di Maluku Utara sebanyak 12 koperasi, termasuk 2 di Ternate yang proses pembangunannya disebut telah selesai dan nantinya akan diikutkan dalam rencana peresmian operasionalisasi 30.000 KDKMP di Indonesia di bulan Agustus mendatang.
“Tentu persiapan operasionalisasi ini tidak hanya selesai dari kami Kementerian Koperasi belaka, tetapi juga berkat dukungan kepala daerah beserta dinas-dinas di kabupaten/kota maupun provinsi,” katanya.
Dukungan itu, kata dia, menjadi kunci penting agar sama-sama memastikan perjalanan operasionalisasi KDKMP ini berjalan secara maksimal dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tadi kami sampaikan pada pihak operasionalisasi KDKMP, nanti akan dikelola oleh manajer yang kemudian di bawahnya ada tenaga kerja, dan tenaga kerja yang itu harus direkrut,” paparnya.
Menurutnya, rekrutan harus mengambil tenaga kerja dari desa atau kelurahan tersebut, agar bisa menjawab tantangan bonus demografi di tahun 2030-2045, sehingga pemerataan lapangan pekerjaan ini tidak terpusat di satu atau dua daerah, tetapi merata di setiap desa dan kelurahan.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan Pemkot Ternate telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah pusat, terutama terkait pengembangan koperasi dan kepastian status aset gerai koperasi di masa mendatang.
Berdasarkan laporan Dinas Koperasi Kota Ternate dan Dinas Koperasi Provinsi Maluku Utara, di Kota Ternate sebanyak 78 Koperasi Merah Putih telah memiliki akta pendirian. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 koperasi telah mulai berjalan, sementara dua koperasi telah beroperasi secara penuh.
“Kita menunggu agar operasional koperasi ini bisa berjalan lebih cepat sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Tauhid.
Selain percepatan operasional, Tauhid menekankan pentingnya penyelesaian persoalan aset gerai koperasi. Menurutnya, keberadaan gerai yang dibangun tidak hanya berada di atas aset pemerintah daerah, tetapi juga pada aset milik pemerintah pusat maupun instansi vertikal.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar persoalan aset dapat segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.
Tauhid juga menyambut baik arahan Wamenkop RI mengenai pengembangan usaha koperasi. Ia menegaskan Pemkot Ternate ingin seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan koperasi sebagai pusat pemasaran produk.
“Kita ingin seluruh UMKM bermuara ke koperasi, sehingga koperasi menjadi pasar bagi UMKM yang tumbuh di Kota Ternate,” pungkasnya.
