Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui upaya menjaga stabilitas harga pangan. Salah satu strategi yang didorong adalah percepatan pembangunan gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) di sejumlah kabupaten/kota.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BULOG Cabang Ternate yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari. Pertemuan berlangsung di Kantor BULOG Tabahawa, Kamis (6/8/2026).
Sri Haryanti menegaskan, keberadaan gudang BULOG di setiap daerah sangat penting untuk menjamin ketersediaan stok pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur gudang BULOG. Kami berharap berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, gudang BULOG memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendali stok pangan dan stabilisasi harga, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi cukup besar.
Pada 2026, pembangunan gudang BULOG diprioritaskan di lima daerah, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. Namun, proses pembangunan di beberapa wilayah masih terkendala penyelesaian hibah lahan dari pemerintah daerah.
Pemprov Maluku Utara pun meminta pemerintah kabupaten yang belum menyelesaikan administrasi hibah lahan agar segera menuntaskannya sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh pemerintah kabupaten terkait pembangunan gudang BULOG.
“Saat ini lima daerah telah menyelesaikan surat hibah tanah, yakni Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula. Sementara Halmahera Barat dan Pulau Taliabu masih dalam proses penyelesaian administrasi lahan yang ditargetkan rampung pada 2027,” jelasnya.
Selain membahas pembangunan gudang, pertemuan tersebut juga menyoroti tingginya harga minyak goreng bersubsidi, Minyakita, di tingkat pedagang yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Jefry, Pemprov Maluku Utara meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi dan pasokan di pasar. Langkah itu diharapkan dapat menekan lonjakan harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Dengan penguatan infrastruktur logistik dan pengawasan distribusi pangan yang lebih ketat, Pemprov Maluku Utara optimistis stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah,” pungkasnya.
