Halmaheranesia – Sebanyak 13 pekerja pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengaku terlantar selama tiga hari di Kota Ternate setelah diberhentikan dan di-blacklist oleh pihak yang mempekerjakan mereka.
Para pekerja yang berasal dari luar Maluku Utara itu sebelumnya bekerja pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku selama hampir satu bulan. Mereka mengaku sejak awal mendapat kesepakatan bahwa pembayaran upah dilakukan setiap pekan.
Salah satu perwakilan pekerja, Sabar (60 tahun), mengatakan pembayaran upah ternyata tidak dilakukan sesuai kesepakatan. Menurutnya, para pekerja baru menerima pembayaran setelah bekerja selama tiga hingga empat pekan.
“Dijanjikan seminggu sekali, ternyata sampai sini sudah tiga minggu bahkan ada empat minggu baru bayaran. Itu pun kita demo dulu,” ujar Sabar saat ditemui wartawan di Landmark Ternate, Selasa, 11 Agustus 2026.
Sabar menyebutkan, keterlambatan pembayaran tersebut membuat para pekerja melakukan aksi protes. Saat itu, sekitar 100 pekerja ikut menyampaikan tuntutan agar upah yang menjadi hak mereka segera dibayarkan.
Menurutnya, setelah aksi tersebut, kelompok mereka kemudian dinyatakan di-blacklist. Sabar menilai keputusan tersebut tidak tepat karena aksi yang dilakukan para pekerja hanya untuk menuntut pembayaran upah dan tidak disertai tindakan kerusuhan.
“Alasannya kita demo. Kita menuntut hak kita. Kita tidak kerusuhan,” katanya.
Sabar menjelaskan, para pekerja sebelumnya dijanjikan upah sebesar Rp 150 ribu per hari untuk tukang dan Rp 130 ribu per hari untuk kenek. Nilai tersebut, kata dia, belum termasuk biaya makan karena kebutuhan makan ditanggung sendiri oleh pekerja.
Namun, ia mengaku para pekerja tidak mengetahui secara rinci isi dokumen perjanjian kerja yang mereka tandatangani sebelum berangkat dari daerah asal.
“Namanya orang kampung semua. Masalah yang tanda tangan itu cuma bilang, ‘ya sudah tanda tangan’. Kita tidak tahu detail-detailnya,” ujarnya.
Selain persoalan pembayaran upah, para pekerja juga mengaku harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berutang di warung karena tidak memiliki uang selama bekerja. Setelah menerima pembayaran, sebagian uang tersebut langsung dikirim kepada keluarga di kampung halaman.
Sabar mengatakan, dari pembayaran yang diterimanya selama bekerja, ia hanya memiliki sekitar Rp1 juta lebih untuk bertahan setelah tiba di Ternate. Sementara beberapa pekerja lainnya bahkan hanya menerima sekitar Rp900 ribu.
“Rata-rata sekitar Rp1 juta. Bahkan ada yang Rp900 ribu,” katanya.
Mereka kini telah berada di Ternate selama tiga hari sambil menunggu kepastian kepulangan. Mereka mengaku belum mendapatkan tiket maupun biaya pemulangan dari pihak yang mempekerjakan mereka.
Sabar mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka terima, kapal untuk perjalanan berikutnya baru tersedia pada 19 Agustus 2026. Kondisi itu membuat mereka khawatir tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hingga jadwal keberangkatan.
“Untuk tiket saja kita masih mikir. Ongkos dari mana?” ujarnya.
Ia juga mengaku awalnya mendapat informasi bahwa masa kerja mereka berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa kerja selesai, mereka disebut akan difasilitasi tiket untuk kembali ke daerah asal.
Namun, ia menyebutkan masa kerja tersebut belum genap satu bulan ketika persoalan pembayaran upah dan aksi protes terjadi.
Sabar berharap pihak yang mempekerjakan mereka dapat memberikan kejelasan mengenai status pekerjaan, pembayaran upah, serta biaya pemulangan mereka ke daerah asal.
Ia menegaskan, para pekerja sebenarnya masih bersedia melanjutkan pekerjaan apabila persoalan pembayaran upah dapat diselesaikan.
“Kalau dibayar, kita masih bisa kerja lagi,” pungkasnya.
Mengenai perihal ini, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak yang mempekerjakan mereka.
