Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan ekonomi biru melalui optimalisasi sektor perikanan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir saat memberikan sambutan pada Kie Raha Ekonomi Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku Utara, OPD terkait Pemerintah Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi, serta sejumlah narasumber.
Sekda Samsuddin mengatakan Maluku Utara tidak dapat terus bergantung pada sektor ekstraktif. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah harus dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi biru.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61 persen. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujar Samsuddin.
Ia menilai persoalan utama sektor perikanan Maluku Utara bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan masih lemahnya sistem pendukung.
“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.
Untuk sektor perikanan budidaya, Maluku Utara memiliki potensi lahan mencapai 81.316,99 hektare. Namun, tingkat pemanfaatannya pada 2019 baru mencapai 0,56 persen. Sementara itu, sekitar 98,9 persen produksi perikanan budidaya Maluku Utara masih didominasi komoditas rumput laut.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong empat strategi utama.
Pertama, percepatan hilirisasi hasil perikanan. Pemerintah akan memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung, seperti cold storage, industri pengolahan, dan SPBUN. Langkah ini ditujukan agar produk perikanan dapat diolah di daerah sehingga nilai tambahnya tetap berada di Maluku Utara.
Kedua, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan. Pemerintah mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu, dan lobster. Selain itu, revitalisasi tambak rakyat akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
Ketiga, penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diperkuat melalui penyediaan sarana, pelatihan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir.
Keempat, pengelolaan berkelanjutan berbasis zonasi. Pemprov mendukung penerapan zonasi di WPPNRI 714, 715, dan 718 yang meliputi wilayah Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafura. Pengelolaan sumber daya dilakukan berbasis data dan sains agar kelestarian ekosistem tetap terjaga.
“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” tegasnya.
Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat mencapai 750.000 ton per tahun serta menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja.
“Kami berharap pelaksanaan Kie Raha Ekonomi Forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret serta kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi maritim yang maju,” pungkasnya.
