Halmaheranesia – Kohati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar diskusi di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (Unkhair), Kota Ternate, pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Diskusi yang bertajuk ‘Partisipasi Perempuan dalam Mengawal Pilkada Provinsi Maluku Utara’ ini dihadiri oleh beberapa narasumber, di antaranya Kohati PB HMI, komisioner KPU Maluku Utara, akademisi Unkhair, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Maluku Utara.
Akademisi Hukum Unkhair, Isyana Kurniasari Konoras, memaparkan dari total DPT 942.076 di Maluku Utara, tercatat pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan harus berperan aktif dalam mengawal pilkada, khususnya di Maluku Utara.
“Untuk menjaga kepentingan perempuan, bukan sekadar datang ke TPS, tetapi harus paham betul bagaimana mengawal serta memberi sumbangsih pada proses pilkada yang saat ini berlangsung,” ujar Isyana.
Isyana menjelaskan, perempuan mesti responsif ketika memilih pemimpin yang mampu memberi segala kebutuhan dan kepentingan perempuan, khususnya pada sarana pembangunan pada sektor ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
“Apa lagi kalangan Generasi Z yang sering nonton TikTok. Jangan mudah terpengaruh dengan tontonan menarik dan kesedihan para calon pemimpin, tetapi harus melihat visi misinya,” ujarnya.
Sementara komisioner KPU Maluku Utara, Reni S. A. Banjar, menjelaskan bahwa peran perempuan perlu memerhatikan hak dan perlindungannya, yakni hak memilih, dipilih, dan diangkat dalam profesi jabatan apapun, sudah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya pada pasal 90, UU Nomor 07 Tahun 2017, juga mewajibkan bahwa 30 persen keterwakilan perempuan harus ada di legislatif maupun penyelenggara pemilu.
“Masalah kekerasan dan hak perempuan dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, hanya saja kadang fakta di lapangan, perempuan masih banyak terdiskriminasi. Makanya, perempuan perlu berada di posisi strategis, agar mampu melihat sesama kaumnya,” ucap Renny.
Ia menambahkan, partisipasi pemilih muda memiliki rentang usia 17 tahun sampai dengan 40 tahun. Maka bagi pemilih muda pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Terutama kalangan perempuan, harus mampu berpikir rasional dan kritis saat mengawal proses pilkada berjalan dengan aman.
PB Kohati HMI, Masnia Ahmad, menuturkan meskipun data pemilih perempuan di KPU RI mulai naik 50, 09 persen di tahun 2024. Beberapa kepala daerah di berbagai tempat juga ada dari kalangan para perempuan.
Tetapi, kata Masnia, terkadang perempuan di Indonesia masih jauh dari kata melek politik serta masi apatis dalam berkontribusi.
“Khususnya generasi Milineal dan generasi Z masi belum sadar kondisi yang ada, maka Kami dari Kohati PB HMI, akan menghadirkan beberapa program atau kegiatan kolaborasi untuk melahirkan peran perempuan yang berkualitas dalam menjalankan tindakan afirmatif atau mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dari politik ,” tutur Masnia.
Sementara, Ketua KIPP Provinsi Maluku Utara, Nurdin I Muhammad, menguraikan bahwa mereka yang berpotensi sebagai pemilih, bukan hanya dilihat berdasarkan angka data statistik. Tetapi harus melalui pendidikan dan sosialisasi untuk melahirkan pemilih cerdas serta pemilu yang berkualitas.
“Salah satunya tujuan memberikan edukasi pada mereka adalah melalui forum diskusi. Agar mereka mampu mendapatkan kecerdasan dalam memilih,” ucap Nurdin.
Ia juga menyayangkan, dalam politik anggaran saat ini, kini belum responsif terhadap gender. Salah satunya APBD dari tiap kabupaten kota, mulai dari pendidikan dan ekonomi masih terlihat belum maksimal serta bias gender.
“Sehingga penting kiranya, perempuan harus berani di posisi eksekutif maupun legislatif. Agar mampu memengaruhi kebijakan politik terkait persoalan yang menimpa pada perempuan,” pungkasnya.
____
Reporter: Musmaulana
