Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru dalam program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia bersama UNICEF periode 2026–2030.
Program tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya saat mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam Rapat Koordinasi Awal Program Kerja Sama RI–UNICEF, Rabu, 20 Mei 2026, di Hotel Bela Ternate.
Fachruddin mengapresiasi kehadiran Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat BAPPENAS, Direktur SUPD IV Kemendagri, perwakilan UNICEF Indonesia, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku Utara.
“Penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru merupakan langkah yang sangat tepat dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Fachruddin menjelaskan, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan 70,4 persen wilayah laut menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan publik. Penduduknya pada 2025 tercatat mencapai 1,4 juta jiwa, dengan 34,8 persen di antaranya berusia 0–19 tahun.
Meski pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 34,1 persen atau tertinggi secara nasional berkat industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera, pemerataan kesejahteraan dinilai belum optimal.
Menurut dia, ketimpangan masih terlihat antarwilayah, termasuk tingginya angka pengangguran di beberapa daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pada sektor kesehatan, lanjut dia, prevalensi stunting di Maluku Utara turun dari 23,7 persen menjadi 23,2 persen. Namun penurunan tersebut belum merata, bahkan beberapa daerah mengalami kenaikan kasus.
“Tantangan lain meliputi rendahnya cakupan imunisasi dasar, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta terbatasnya akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan terpencil,” jelasnya.
Sementara di bidang pendidikan, kata dia, Pemprov mencatat masih tingginya angka putus sekolah, khususnya pada transisi SMP ke SMA yang mencapai hampir 50 persen. Jumlah anak tidak sekolah juga mencapai sekitar 34 ribu anak.
Ia mengaku, untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Maluku Utara kini mendorong pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, pengembangan sekolah terbuka, pendidikan nonformal, hingga pemanfaatan pembelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi.
Selain itu, persoalan sanitasi, pengelolaan sampah, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turut menjadi perhatian dalam program kerja sama tersebut.
Fachruddin menegaskan pentingnya dukungan data yang valid dari seluruh OPD agar program yang dijalankan bersama UNICEF tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap para pimpinan OPD serius mendampingi tim, memberikan informasi dan data yang benar. Data itu penting agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak positif bagi isu-isu prioritas di Maluku Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur KGM BAPPENAS, Inti Wikanestri, yang hadir secara virtual menjelaskan program ini akan melibatkan 16 kementerian/lembaga dan 13 pemerintah provinsi di Indonesia.
“Khusus untuk Maluku Utara, fokus program diarahkan pada empat pilar utama, yakni gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program dengan dukungan pendanaan awal sebesar 26 ribu dolar Amerika Serikat,” ujarnya.
Ia mengaku, BAPPENAS mendorong Pemprov Maluku Utara segera membentuk Tim Koordinasi Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur guna memastikan pelaksanaan program berjalan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Paudah berharap hasil program lima tahun ke depan di Maluku Utara dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Target akhirnya adalah mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Utara untuk menciptakan SDM unggul melalui peningkatan IPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
