Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, di ruang kerja Sekprov Malut, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya untuk mematangkan sejumlah program strategis nasional di daerah, mulai dari penyediaan ruang asuh anak bagi pekerja perempuan, percepatan penurunan stunting, hingga persiapan kunjungan pejabat pusat.
Samsuddin mengatakan terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Pertama, pembahasan alternatif lokasi Program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) di Sofifi. Program ini dihadirkan sebagai solusi bagi tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, sehingga para ibu dapat bekerja dengan tenang karena anak-anak mereka diasuh oleh tenaga profesional.
Menurut Samsuddin, setelah berhasil melampaui target pada 2025 dengan merealisasikan lima lokasi dari target dua lokasi, BKKBN kembali menargetkan pembentukan 10 lokasi Tamasya pada 2026. Salah satunya akan dibangun di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
“Untuk Program Tamasya, kami telah membahas beberapa alternatif lokasi, di antaranya TK binaan PKK, area Kantor Gubernur, dan lokasi di ASN 1. Tim dari Pemprov dan BKKBN akan melakukan survei bersama untuk menentukan lokasi yang paling layak,” ujarnya.
Selain di Sofifi, program tersebut juga direncanakan hadir di Kabupaten Halmahera Timur dengan menggandeng PT Antam, mengingat banyaknya pekerja perempuan di kawasan industri setempat.
Agenda kedua yang dibahas adalah optimalisasi Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program ini bersifat non-APBN dan non-APBD karena mengandalkan partisipasi masyarakat maupun individu yang mampu secara ekonomi melalui konsep Orang Tua Asuh (OTA).
Melalui program tersebut, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan gizi dan edukasi, tetapi juga mencakup bantuan rumah layak huni serta perbaikan sanitasi bagi keluarga sasaran.
“Terkait program anak asuh stunting ini, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak yang berminat menjadi orang tua asuh. Tindak lanjutnya akan dikawal oleh OPD terkait,” kata Samsuddin.
Sementara itu, agenda ketiga yang dibahas adalah persiapan kunjungan kerja Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiono, ke Maluku Utara pada 15 Juni 2026 mendatang.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, menjelaskan bahwa terdapat tiga kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kunjungan tersebut, yakni pelantikan tujuh CPNS formasi tahun 2025, peletakan batu pertama di salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, serta kuliah umum di Universitas Bumi Hijrah Sofifi.
“Tinggal dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) karena ini merupakan kunjungan pejabat negara, sehingga pelayanan dan fasilitasi dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
