Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembiayaan sektor kesehatan bagi masyarakat meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami penyesuaian akibat kebijakan refocusing anggaran.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat menerima audiensi Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10, Mokhamad Cucu Zakaria, bersama jajarannya di Kediaman Eks-Crysant, Kota Ternate, Rabu, 10 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Samsuddin menjelaskan secara terbuka kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan akibat kebijakan alokasi ulang atau refocusing anggaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada sejumlah komitmen pembiayaan daerah.
“Di sisi itu kemudian terjadilah pemangkasan akibat kebijakan refocusing anggaran,” ujar Samsuddin.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat tetap kuat. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar sinergi dengan BPJS Kesehatan tetap terjaga dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Karena komitmen ini tetap kuat, kami masih yakin sampai saat ini semua komitmen itu masih berjalan dengan baik. Mudah-mudahan melalui ruang dialog ini, komitmen kita untuk mendorong jaminan kesehatan publik tetap masih terjaga,” katanya.
Samsuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Pemprov kata dia, akan terus mendorong seluruh kepala daerah agar konsisten memenuhi kewajiban pembayaran iuran serta meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai kesepakatan yang telah dibangun bersama.
“Di akhir pertemuan, Sekda kembali menegaskan bahwa nota kesepahaman antara Pemprov Maluku Utara dan BPJS Kesehatan merupakan landasan penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Mokhamad Cucu Zakaria menyoroti pentingnya validitas data dalam pengelolaan program jaminan kesehatan. Menurutnya, data yang akurat dan tata kelola administrasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan program JKN berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan serta komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kolaborasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah sangatlah vital. Dengan data kepesertaan yang valid serta tata kelola administrasi yang tertib, asas manfaat program JKN untuk seluruh peserta di Maluku Utara dipastikan dapat berjalan optimal tanpa hambatan,” pungkasnya.
