Halmaheranesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung (MA) RI di Ruang Pertemuan Kediaman Gubernur, Gosale Puncak, Rabu, 1 Juli 2026.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga yudikatif dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekaligus membahas percepatan pembangunan sejumlah gedung pengadilan di wilayah Maluku Utara.
Fokus pembahasan meliputi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyediaan lahan hibah beserta aksesibilitas dan sarana pendukung untuk pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Sofifi, serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Dalam audiensi itu, Gubernur Sherly didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Musyrifah Alhaddar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim.
Gubernur Sherly menjelaskan kunjungan kerja jajaran Ditjen Badilmiltun MA RI bertujuan meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan. Peninjauan tersebut meliputi lahan untuk pembangunan tiga kantor pengadilan.
Menurut Sherly, seluruh lahan yang dibutuhkan telah tersedia dan dinilai layak sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
“Saya berharap pembangunannya segera dimulai. Jika ada perselisihan yang membutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat tidak perlu lagi mengurus perkara ke provinsi lain karena di Sofifi nanti sudah tersedia,” ujar Sherly.
Ia menambahkan, kehadiran PTUN di Sofifi akan memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat Maluku Utara.
“Diharapkan dari pembangunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jailolo, sehingga masyarakat Halmahera Barat dapat memperoleh pelayanan peradilan yang lebih dekat, cepat, dan efisien
Audiensi tersebut dihadiri Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Sodikin, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, H. Edi Supriyanto serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Merna Cinthia.
