Halmaheranesia — Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang investasi untuk pembangunan Lumbung Pangan Modern Terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan dukungan teknologi, investasi, serta akses pasar.
Penjajakan investasi tersebut dibahas dalam Meeting Investasi Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Terpadu di Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan kesiapan pemerintah daerah menerima investasi untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Ia menyebutkan sekitar 85 persen kebutuhan pangan Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat harga pangan sangat dipengaruhi oleh produksi, distribusi, transportasi, hingga harga di daerah pemasok.
“Ketergantungan itu juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika inflasi di Maluku Utara,” jelasnya.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah daerah mendorong transformasi Maluku Utara dari daerah yang selama ini menjadi pasar menjadi daerah produsen pangan sekaligus bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Menurut dia, konsep lumbung pangan yang ditawarkan tidak sekadar membangun fasilitas penyimpanan. Pemerintah menginginkan terbentuknya ekosistem pangan terpadu yang mencakup proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran.
“Tiga sektor utama yang menjadi fondasinya adalah pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.
Untuk sektor pertanian, pemerintah melihat daratan Halmahera memiliki lahan terbuka yang potensial dikembangkan menjadi kawasan produksi pangan berskala besar, terintegrasi dan modern.
Pengembangan kawasan tersebut diarahkan memanfaatkan mekanisasi, digitalisasi, bioteknologi, rekayasa genetika serta teknologi pascapanen guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
Sarbin menegaskan, investasi di sektor pangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya harus memperoleh akses terhadap teknologi, pembiayaan, sarana produksi, rantai dingin hingga pasar.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton investasi, tetapi harus menjadi pelaku dan penerima manfaat utama pembangunan,” pesan Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang penjajakan kolaborasi investasi Indonesia-China, khususnya dengan mitra usaha China melalui jejaring Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Pemprov Maluku Utara menawarkan kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pengembangan industri pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok serta perluasan akses pasar nasional dan internasional.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, Wakil Bupati Ahmad Djumadil, Ketua Umum Indonesia-China Economic Cooperation Center Agung Laksono, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, KADIN, serta perwakilan China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM).
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan CNBM terkait kemampuan dan kapasitas investasi serta teknologi pendukung yang ditawarkan untuk diterapkan di Maluku Utara.
