Halmaheranesia – Kohati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate berkolaborasi dengan KPU Kota Ternate menggelar diskusi bertema ‘Perempuan Gen Z dan Pilkada Serentak Kota Ternate’.
Diskusi yang dilaksanakan di Kedai Ke6, Kelurahan Tanah Tinggi, Selasa, 12 November 2024 ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Komisaris KPU Ternate, Revelyno M. Hitiyahubessy, Akademisi Hukum Unkhair, Sri Indriyani, dan Founder Halmaherapost, Firjal Usdek, serta melibatkan Kohati di semua komisariat di Ternate.
Ketua Umum Kohati HMI Cabang Ternate, Aisun Salim, dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan ini sebagai edukasi kepada perempuan, terutama Gen Z agar terhindar dari politik uang, serta mendorong partisipasi perempuan untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas dan kapabilitas suatu kepemimpinan.
“Harapannya ini menjadi dorongan untuk perempuan agar menentukan pilihan pada pemimpin yang memperjuangkan hak-hak perempuan secara umum,” ujar Aisun.
Komisaris KPU Ternate, Revelyno M. Hitiyahubessy, menyebutkan di Kota Ternate jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 141. 326 ribu jiwa yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Ternate.
DPT tersebut, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 69. 868, sementara pemilih perempuan sebanyak 71. 458. Ini artinya jumlah perempuan benar-benar paling menentukan.
“Jumlah pemilih terkadang dimanfaatkan hanya sebatas kepentingan sejumlah elit yang berkuasa, namun kepentingan masyarakat, khususnya kaum perempuan masih termarginalkan, serta belum disadari oleh setiap kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ucapnya.
Menurutnya, perempuan mestinya turut mengambil peran dengan cara berpartisipasi sebagai penyelenggara serta ikut mengawasi praktek transaksi politik uang, juga terlibat menjaga stabilitas pemilu sampai pada tahap perhitungan suara di TPS.
Sementara itu, Akademisi Hukum Unkhair, Sri Indriyani mengatakan Gen Z terutama perempuan, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi yang berkeadilan, karena dalam prinsip kepastian hukum menjadi fondasi penting adalah mewujudkan keadilan atau pemilu yang setara untuk semua kalangan.
“Prinsip keadilan merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, ganggu gugat, bahkan dihapus atau dihilangkan karena itu menyangkut kesetaraan,” jelasnya.
Selain itu, kata Sri, data KPU RI menyebutkan bahwa jumlah populasi secara nasional Gen Z di Indonesia berkisar kurang lebih 46 juta, dan ini bukan angka kecil. Artinya Gen Z punya pengaruh yang besar dalam mewarnai demokrasi.
“Untuk menjadi pemilih cerdas, penting melakukan tracking untuk mengukur rekam jejak, pengalaman, pencapaian, dan membedah visi-misinya, sehingga pilihan kita menjadi tepat sasaran, kemudian bisa menentukan kebutuhan Maluku Utara dan Kota Ternate kedepannya,” katanya.
Founder Halmaherapost, Firjal Usdek, mengatakan sesuai riset Litbang Halmaherapost di Kota Ternate, Gen Z merupakan generasi yang rentan terpapar berita hoaks dan politik uang.
“Hampir sebagian besar Gen Z mengiyakan politik uang, bahkan ada juga yang menjadi pelaku penyebaran berita hoaks dan politik uang tersebut, ini yang sangat berbahaya, serta membuat ruang publik politik kita semakin riuh,” ungkap Firjal.
Ia menambahkan, Gen Z dan milenial seharusnya berperan menciptakan literasi politik, agar wacana publik menjadi sehat, sehingga akan memengaruhi cara atau sikap dalam menentukan pilihan.
Apalagi, kata dia, media sosial hari ini menjadi saluran setiap paslon untuk memainkan emosi publik, jika tidak kritis dan minim edukasi serta literasi, maka hal ini tentu mudah terpolarisasi.
“Kalau mau mengimbangi hal yang bersifat negatif, perempuan Gen Z harus punya literasi yang baik, kemudian bisa membenarkan hal-hal yang keliru, mencegah berita hoaks, dan kerentanan politik uang, agar semua bisa menjadi pemilih yang cerdas dan kritis,” pungkasnya.
___
Reporter: Andri R. Mansur
