Halmaheranesia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara mendorong penguatan transisi energi berbasis masyarakat melalui program Sekolah Lapangan Transisi Energi dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Caffe Rosco, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate, Sabtu, 2 Mei 2026.
Langkah ini disebut sebagai upaya menantang narasi energi bersih yang dinilai mengorbankan masyarakat, mengeksploitasi hutan, serta menggerus pulau-pulau kecil hingga mempersempit ruang kelola rakyat.
Sebagai langkah awal, WALHI Maluku Utara berencana akan membentuk Sekolah Lapangan Transisi Energi di wilayah Gane.
Manajer Wilayah Kelola Rakyat WALHI Maluku Utara, Irsandi Hidayah, mengatakan tingginya aktivitas industri ekstraktif di Maluku Utara belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Halmahera dan pulau-pulau kecil seharusnya mampu menjamin kehidupan masyarakat lokal.
“Masifnya industri ekstraktif di sektor nikel, batu bara, dan panas bumi justru berpotensi memicu kerusakan lingkungan. Ironisnya, masih ada masyarakat yang belum menikmati layanan publik yang layak,” ucapnya.
Kondisi itu membuat masyarakat tertinggal dalam akses layanan dasar. Menurutnya, penting mendorong pemahaman masyarakat terkait pengelolaan energi secara mandiri. Masyarakat memiliki hak demokratis untuk memahami dan mengelola sumber daya alamnya sendiri agar tidak bergantung pada pemerintah.
“Dalam waktu dekat kami akan membentuk delapan sekolah transisi energi di wilayah Gane. Ini sebagai bentuk keseriusan WALHI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan Sekolah Lapangan Transisi Energi, WALHI bakal menjadikan Pulau Widi, Gane Timur Selatan, Halmahera Selatan, sebagai lokasi percontohan.
Pulau kecil tersebut, kata Irsandi, dianggap memiliki keterbatasan akses energi, sekaligus menjadi contoh praktik kemandirian energi berbasis komunitas.
Sementara itu, akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Ternate, Julham Harahap, menyatakan Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.
“Program transisi energi perlu didorong secara serius agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
