Halmaheranesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjajaki kerja sama strategis dengan Pemerintah Singapura dalam berbagai sektor, mulai dari investasi, penguatan UMKM, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Pemprov Maluku Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir dan Sekretaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, Vickland Malik, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Ex-Crysant, Ternate, Rabu, 20 Mei 2026.
Selain membahas peluang investasi, Pemerintah Singapura juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Maluku Utara atas penanganan cepat evakuasi pendaki asal Singapura di Gunung Dukono, Halmahera Utara, beberapa waktu lalu.
Samsuddin menegaskan pentingnya membangun pola kerja sama internasional yang lebih konkret dan berkelanjutan. Menurutnya, Pemprov Maluku Utara kini mendorong investor untuk tidak hanya menanam modal, tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan dan promosi potensi daerah.
Pola kerja sama tersebut dinilai mampu memberikan kepastian ekonomi jangka panjang, terutama pada sektor pariwisata, pertanian, hilirisasi nikel, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menyoroti posisi strategis Maluku Utara sebagai jalur simpang laut dan udara di kawasan Pasifik yang dinilai memiliki daya tarik besar bagi investor internasional.
“Keamanan investasi juga terjamin karena Maluku Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan daerah yang aman, ramah, dan kondusif bagi investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Vickland Malik menyatakan Pemerintah Singapura berkomitmen menjadi mitra strategis bagi kemajuan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sebagai pusat administrasi dan ekonomi regional.
Sebagai langkah awal membangun ekosistem investasi dan tata kelola yang baik, Pemerintah Singapura menawarkan program peningkatan kapasitas ASN melalui Singapore Cooperation Programme (SCP).
Program tersebut merupakan pelatihan intensif bagi ASN Indonesia untuk belajar langsung di Singapura terkait manajemen keuangan, regulasi investasi, pendidikan, hingga kesehatan.
“Tahun lalu ada sekitar 800 PNS dari Indonesia yang datang ke Singapura, dan tahun ini kami targetkan mencapai 1.000 peserta. Kami melihat ASN dari Maluku Utara belum ada yang mendaftar. Karena itu, kami berharap ke depan ASN bisa ikut serta agar kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi semakin meningkat,” kata Vickland.
Ia menambahkan, dunia bisnis di Singapura berjalan independen dari pemerintah sehingga pemerintah fokus menciptakan regulasi dan kepastian hukum yang ramah investor.
Dalam kesempatan itu, Vickland juga mengungkapkan rencana kunjungan resmi Duta Besar Singapura untuk Indonesia ke Maluku Utara bersama delegasi bisnis dalam waktu dekat.
“Kunjungan tersebut dijadwalkan untuk membahas lebih lanjut peluang kerja sama strategis bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sekaligus menyusun program kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
