Masalah integritas orang Maluku Utara ini timbul dari kebiasaan pragmatis dan oportunis yang luput akan gagasan menuntun pencerahan akal, yang lengah, berserah dan dengan berkecenderungan mengikuti pola pergaulan dan pelintas dalam struktur kekuasaan. Bentukan pikiran tersebut ditandai oleh suatu keadaan dan politik kehidupan.
Dengan mengalihkan perhatian itulah, saya hendak mengawali mengapa orang tidak belajar memikirkan integritas. Dan integritas bukan sekedar bahasa, ia muncul dari situasional yang terbentur dengan fakta sosial, yang konkrit, yang makin terbentur dan akan terbentuk berkat perjuangan integritas.
Integritas menerangkan, bahwa gagasan dengan tindakan ini bagian dari sebuah proses yang panjang, yang pengetahuan ini tidak dibangun dalam semalam. Ia menentukan bagaimana hidup dengan dan disoalkan oleh kenyataan. Sebaliknya, bukan mengikuti kebiasaan umum dari orang pikirkan – dengan melalui sebuah interaksi dan hubungan sosial – yang seolah integritas tak berlaku dalam kehidupan (sekarang), justru yang sedemikian menunjukkan ketidakberpikiran dari apa yang dipikirkan, bukan memikirkan.
Memikirkan mengapa pentingnya hidup dengan integritas. Dalam politik kehidupan, integritas perlu direnungkan, yang tidak saja pada orang, melainkan dengan pekerjaan. Pada pekerjaan, integritas bukan saja ditekankan pada pikiran orang lain dalam prinsip struktural, lebih dari situ – menghidupkan integritas dalam publik dan kehidupan keseharian. Yang berbudaya, yang mencerahkan akal, yang menguatkan hubungan sosial, kehormatan, berbasis keadilan dan kejujuran. Dan semua itu dihadang oleh pragmatisme dan oportunisme yang tumbuh didalam relasi dan institusi sosial.
Meski integritas terdengar dan mudah berujar, memungkinkan setiap pekerjaan dilandasi pada transformasi pengetahuan. Dan itu oleh sekumpulan orang yang kini beraktivitas di Kota Ternate (yang serupa juga saya jumpai di daerah lainnya) menyebut integritas tidak diperlukan bagi politik kehidupan. Hal ini dapat dibaca – dengan cermat – melalui pikiran individu (orang lama maupun yang baru) dan institusi sosial. Sebut saja kekuasaan, kerap menghalalkan segala cara, – yang apapun itu – kemudian ditinggalkan. Itulah alasan mengapa memikirkan integritas selalu dilupakan orang saat berhadapan dengan modal ekonomi dan struktur kekuasaan.
Dan ketika integritas tak digunakan oleh individu dan institusi sosial, kita kehilangan ilmu pengetahuan. Tetapi itu dianggap problematis bagi mereka, justru dengan integritas memungkinkan kita memiliki modal sosial.
Memiliki integritas tak lain sebagai penolakan “keadaan” yang dipengaruhinya. Dengan kata lain, ia konsisten dalam dirinya, yang menolak pikiran kuasa orang lain dengan cara bertanggungjawab, tidak saja pada struktural-fungsional, tetapi secara keseluruhan.
“Seluruh” dimaksudkan ini utuh dalam keseluruhan, yang kebulatannya tidak bisa kita lenyapkan. Ia menyatu dalam dirinya. Yang setia, tanggungjawab, penuh kejujuran, dan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan orang ramai di tengah pengambilan keputusan.
Namun, nampak dari integritas tersebut berada dalam ancaman, yang tercermin dari sebuah iklim demokrasi, politik kehidupan, keadaan geografis, di mana orang berinteraksi dengan yang lain. Misalnya tekanan institusi sosial, membunuh kepentingan orang lain, merampok sumber daya alam, menghisap tenaga dan pikiran tak lain sebagai perkara integritas.
Masalah seperti itu, pada integritas dan keras kepala, harusnya dibedakan. Bahwa integritas sebagai keseluruhan, yang konsisten pada tindakan dan pikiran ini senapas dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Juga fleksibel dituntut oleh suatu keadaan yang tak memalukan kehormatan, termasuk akal dan tujuan. Dan pada saat yang berlangsung, integritas berupaya memukul kemunafikan, perihal “bermuka dua” dalam politik kehidupan.
Berbeda dengan keras kepala. Ia menolak akal sehat, angkuh, bebal, bersikeras membenarkan setiap argumen yang terbaik baginya. Tidak kepada dan oleh orang lain, sekaligus menampakkan diri anti perubahan. Dan orang tak memahami demikian. Seolah integritas dengan keras kepala adalah sama.
Lebih dari itu. Integritas malahan memberi ruang kebebasan, kesadaran, juga otentisitas diri dan menghendaki perubahan. Dengan begitu, tegak di atas integritas ini tercipta dan pikiran orang penuh bahagia di tengah menjalani kehidupan.
Integritas dan kebajikan dari ajaran Socrates misalnya, keduanya tak dapat dipisahkan. Ia praksis menyatu dalam politik kehidupan. Dalam kebajikan, pengetahuan dapat mengantarkan kita memahami mengapa orang bertindak baik dan benar. Sebaliknya integritas, biarpun menghadap tekanan, ia tetap konsisten dan teguh berdiri di atas pendirian yang kuat. Dan ini mengingatkan saya kepada Socrates, yang menolak rayuan teman untuk melarikan diri karena dianggap – termasuk oleh Pengadilan Athena – merusak moralitas anak muda, oleh Socrates memilih mati daripada hidup tanpa integritas dan kebajikan.
Atau integritas Kartini, yang membuktikan bagaimana emansipasi dan keadilan gender di lapangan sosial. Atau M. Natsir yang tidak menerima pemberian mobil Chevrolet Impala dari buatan Amerika Serikat. Begitupula Hatta, tak membeli sepatu kulit Bally dengan cara memanfaatkan jabatannya. Atau pada Nuku, membunuh saudaranya akibat mengkhianati prinsip perjuangan, atau Rainha Boki Raja (Nukila) yang menolak tunduk pada kolonial, maupun Haji Salahuddin bin Talabuddin yang kukuh, yang sigap, yang tak surut di hadapan kekuasaan meski tengah dieksekusi mati oleh Belanda, adalah gambaran yang “patut” kita memilikinya.
Pada waktu ini, apakah pengetahuan akan integritas tersebut diterapkan dalam politik kehidupan? Apakah institusi sosial (Maluku Utara) bebas dari sarang korupsi? Apakah kepala daerah melalui branding politik dan platform media sosial yang digunakan sesuai dengan fakta sosial? Bagaimana dengan meritokrasi di lapangan? Mengapa janji atas kerusakan ekologi tak selaras dengan kenyataan? Dalam pelayanan publik, mengapa wajah politik panggung hilang dari kata integritas?
Tak berhenti sampai di situ, yang acapkali pelanggaran integritas di sekolah dan kampus, termasuk dengan prokrastinasi akademik yang meninggalkan pekerjaan penting dan abai pada tugas mencerdaskan akal.
Dan integritas tidak semata-mata dipahami pengabdian pada institusi sosial, tetapi alas dari “etika melayani” – tertanam sejak dalam pikiran sebagai yang utama untuk bertindak dan melayani kehidupan. Dan “integritas yang melayani” orang ramai ini bukan dipakai sebagai implementasi citra diri dan atribut tambahan lainnya. Karena integritas tak butuh pengakuan, yang mengajak, simpati, pengendalian, – dan dari situ, menanam kesetiaan orang.
Kalaupun dipahami demikian – tanpa disadari – kekuasaan itu terbatas, sedang integritas tidak. Dan integritas bukan sahaya, dari budak kuasa. Ia (integritas) hidup selamanya dalam kehidupan, yang menegaskan, menyoal, bagian dari modal sosial seorang. Yang sedemikian jika dipergunakan sebagai keutamaan.
Di samping itu, akutnya perayu orang lain, dengan alasan ini adalah keadaan dan dalam politik kehidupan – memberikan kita pilihan. Apakah hidup tanpa integritas dan kehormatan? Ataukah mati demi sebuah nama dan kekuasaan?
_____
Penulis: Yoesran Sangaji | Mahasiswa Sosiologi FISIP UMMU
