Halmaheranesia – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan, meski sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
Hal itu menjadi catatan DJPb dalam perkembangan APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026 yang menjadikan penyaluran KUR sektor perikanan sebagai isu tematik.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, menjelaskan, realisasi penyaluran KUR pada sektor perikanan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor perdagangan.
Padahal, kata dia, Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki sumber daya perikanan melimpah dan berpotensi menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab, di antaranya keterbatasan akses pembiayaan bagi nelayan yang tersebar di wilayah kepulauan, karakteristik usaha perikanan tangkap yang bersifat musiman, serta belum optimalnya pendampingan kepada penerima KUR setelah proses penyaluran.
“Berbagai kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan bagi nelayan di wilayah kepulauan, karakteristik usaha perikanan tangkap yang bersifat musiman, serta belum optimalnya pendampingan pasca penyaluran menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut,” demikian penjelasan Sakop dalam rilis DJPb Maluku Utara yang diterima halmaheranesia, Junat, 24 Juli 2026.
Mengatasi persoalan tersebut, kata dia, DJPb menilai diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan instansi terkait. Kolaborasi itu diharapkan mampu memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, memperluas akses pembiayaan di wilayah kepulauan, serta meningkatkan pemanfaatan KUR bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Selain itu, lanjutnya, pengembangan sektor budidaya perikanan juga dinilai penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada usaha perikanan tangkap.
Sakop berkomitmen melalui DJPb, akan terus mendukung upaya tersebut melalui penguatan implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyusunan kajian fiskal tematik, serta pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Langkah tersebut kami harapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku Utara,” pungkasnya.
